Menu

Mode Gelap

Hukum · 4 Agu 2024 23:24 WIB

Kerusuhan Akibat Insiden Penikaman di Kota Southport Belum Usai, WNI di Inggris Diimbau Jaga Keamanan


					Kerusuhan Akibat Insiden Penikaman di Kota Southport Belum Usai, WNI di Inggris Diimbau Jaga Keamanan Perbesar

LONDON, anewsidmedia.com – Warga Negara Indonesia (WNI) di Inggris Raya dan Irlandia diimbau untuk senantiasa menjaga keamanan diri menyusul terjadinya protes dan kerusuhan akibat insiden penikaman di kota Southport akhir Juli lalu. Imbauan itu disampaikan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di London, Inggris.

KBRI menyatakan bahwa kerusuhan telah terjadi di kota Sunderland pada 2 Agustus lalu dan diperkirakan dapat meluas ke belasan kota lainnya di seantero Inggris.

“(Meminta WNI) mempertimbangkan urgensi serta meningkatkan kewaspadaan, khususnya jika harus bepergian atau beraktivitas di luar rumah,” menurut pernyataan KBRI London yang disiarkan melalui media sosialnya, Minggu.

WNI di Inggris diminta untuk menghindari kerumunan dan tempat-tempat yang berpotensi menjadi tempat berhimpunnya massa atau kelompok demonstran.

KBRI juga meminta WNI mengikuti petunjuk dan arahan otoritas setempat, serta terus memantau komunikasi dari KBRI melalui media sosial ataupun komunitas WNI setempat.

Sejumlah kontak yang dinyatakan KBRI London tersedia untuk dihubungi dalam keadaan darurat di antaranya nomor darurat setempat 112 atau 999 ataupun saluran kekonsuleran KBRI +447795105477 atau +447425648007.

Berita Terkait:  Tekan Angka Stunting, Pemkot Magelang Adakan Gerakan Minum Susu Bersama Ratusan Siswa

Senin (29/7) lalu, tiga remaja perempuan tewas dan beberapa orang lainnya kritis setelah diserang di klub tari anak-anak di Southport, Inggris. Polisi Inggris bertindak cepat dengan menangkap si pelaku, seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun, pada 1 Agustus.

Namun, Insiden tersebut telanjur memicu protes massal dan bentrokan setelah muncul laporan bahwa pelaku penikaman adalah seorang pengungsi, sehingga memicu provokasi berbau SARA.

Badan penegak hukum Inggris menuduh ormas Liga Pertahanan Inggris (EDL) yang berhaluan kanan ekstrem dan anti-Islam memprovokasi protes. Sementara, beberapa media di negara tersebut justru melaporkan bahwa Rusia berada di balik kerusuhan tersebut.

Beberapa masjid pun diincar oleh para perusuh dan dilaporkan telah menerima ancaman “serangan terarah” melalui telepon.

Merespons peningkatan kasus kekerasan, Dewan Muslim Inggris (MCB) berencana supaya masjid-masjid menyewa staf keamanan profesional, memperkuat pintu dan jendela, serta memastikan kamera CCTV berfungsi dengan baik, lapor The Independent.

Artikel ini telah dibaca 0 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Unity Sports Center Resmi Dibuka di Semarang, Hadirkan Akademi Tenis Bertaraf Nasional

23 April 2025 - 16:21 WIB

Sido Muncul Berbagi Santunan untuk 1.000 Dhuafa di Kabupaten Semarang

23 Maret 2025 - 08:20 WIB

Abdul Mu’ti: Tidak Perlu Menunggu 2045, Indonesia Emas Sudah Terwujud Kalau…

11 Maret 2025 - 00:25 WIB

Mengubah Kemacetan di Merak, Butuh Satu Komando

8 Maret 2025 - 21:36 WIB

Pertanyaan ini sering muncul dari para pemudik lintas Merak – Bakauheni karena setiap arus mudik Lebaran, seperti Lebaran 2024 terjadi kemacetan panjang sampai Km 97. Saking frustasinya menghadapi kondisi kemacetan yang selalu terjadi pada saat-saat arus mudik Lebaran. Diharapkan pada Lebaran 2025 ini kemacetan Panjang menuju ke Pelabuhan Merak tersebut dapat terurai, bila semua perencanaan yang ada saat ini dilaksanakan secara konsisten. Menurut Ketua DPP Gapasdap (Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan) Khoiri Soetomo (19 Februari 2025), pada saat penyelenggaraan angkutan lebaran 2024 di lintas Merak – Bakauheni kendali tertinggi operasional di lapangan bukan berada di bawah Kementerian Perhubungan, melainkan dikoordinasikan oleh pihak Kepolisian.

Beri Bantuan Rp 260 Juta, Sido Muncul Adakan Operasi Bibir Sumbing dan Langit-Langit Gratis

25 Februari 2025 - 21:16 WIB

Meniadakan Mudik Gratis Sepeda Motor

23 Februari 2025 - 11:19 WIB

Trending di Ekonomi