SEMARANG, anewsidmedia.com – Pemprov Jateng terus mendorong kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pihak dalam penanganan tuberkulosis (TBC), terutama terkait temuan kasus TBC di masyarakat. Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, TBC merupakan penyakit menular yang menjadi masalah bersama.
Pernyataan ini disampaikan oleh Sumarno saat Peluncuran Program USAID Bebas TB Tingkat Provinsi Jawa Tengah dan Penyusunan Rencana Kerja Terpadu, dengan tema “Bersama Menuju Eliminasi dan Bebas dari TB,” di Hotel Haris pada Rabu (30/1/2024).
Sumarno menjelaskan bahwa temuan kasus TBC di Jawa Tengah tergolong tinggi, bahkan tertinggi di Indonesia. Dia menekankan pentingnya dorongan dalam temuan kasus agar penanganan dapat dilakukan secara lebih efektif, sesuai dengan slogan penanganan TBC, yaitu TOSS (temukan, obati, sampai sembuh).
“Temuan saja memerlukan usaha. Oleh karena itu, penanganan TBC tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan upaya kolaboratif,” ungkap Sekda.
Sumarno memberikan contoh pendekatan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, di mana berbagai isu masyarakat, seperti stunting, kemiskinan, TBC, dan lainnya, ditangani dengan pendekatan yang seragam, yaitu berfokus pada masyarakat. Oleh karena itu, ketika terlibat di suatu desa atau wilayah, semua instansi diminta untuk berkolaborasi dalam melakukan penanganan.
Irma Makiyah, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, menambahkan bahwa pengelolaan TBC di provinsi ini menduduki peringkat pertama secara nasional. Temuan kasus TBC di Jawa Tengah terhitung tinggi, bahkan melebihi target 90 persen pada tahun 2023, mencapai 115 persen.
“Tahun 2023 ini, dari perkiraan 73.856 (orang), cakupan temuan mencapai 85.071 (orang), atau 115 persen, yang melebihi tingkat nasional. Cakupan temuan terbanyak ada di Kabupaten Tegal, menempatkannya sebagai yang terbaik secara nasional,” ungkapnya.
Namun demikian, selain terus berupaya menemukan kasus, pihaknya tetap fokus pada upaya pencegahan TBC dan bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Tim Penggerak PKK.
Irma juga memberikan apresiasi terhadap pendampingan yang dilakukan oleh USAID di lima kabupaten/kota, yaitu Kota Semarang, Surakarta, Kabupaten Kudus, Tegal, dan Cilacap, selama lima tahun mulai Juli 2023 hingga Juli 2028. Harapannya, Jawa Tengah dapat bebas dari TBC pada tahun 2030.
Sementara itu, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2PM) Kementerian Kesehatan RI, Imran Pambudi, menyatakan bahwa kasus TBC masih menjadi perhatian pemerintah karena merupakan penyakit berisiko tinggi terhadap kematian. Diperkirakan ada 134 ribu kematian akibat TBC setiap tahun, yang berarti terjadi 15 kematian setiap jam.
Imran menambahkan bahwa penyakit ini tidak hanya mengakibatkan kematian, tetapi juga memberatkan ketika menyerang anak-anak. Peningkatan kasus TBC, terutama pada anak-anak, merupakan perhatian serius karena berhubungan dengan stunting.
“Secara nasional, temuan kasus TBC meningkat sebesar 40 persen, sedangkan temuan TBC pada anak-anak bahkan mencapai 250 persen. Ini memerlukan perhatian khusus karena terkait erat dengan stunting. Anak yang mengalami TBC cenderung memiliki gizi yang buruk,” ungkap Imran.
Program USAID Bebas TBC menjangkau empat provinsi, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Sumatera Utara, karena temuan kasus di wilayah tersebut cukup tinggi. Sehingga, penanganan TBC di empat provinsi ini diharapkan dapat mengatasi TBC hingga 60-70 persen di seluruh Indonesia.
