Menu

Mode Gelap

Kesehatan · 22 Des 2023 23:03 WIB

Sejumlah OPD dan RSUD Milik Pemprov Jateng Raih Predikat Informatif, Nana Sudjana: Mudah-mudahan Selalu Meningkat


					Sejumlah OPD dan RSUD Milik Pemprov Jateng Raih Predikat Informatif, Nana Sudjana: Mudah-mudahan Selalu Meningkat Perbesar

SEMARANG, anewsidmedia.com – Sebanyak 26 organisasi perangkat daerah (OPD) dan tujuh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendapatkan predikat informatif dari Komisi Informasi (KI) wilayah setempat. Predikat itu diperoleh di acara Komisi Informasi Publik (KIP) Award di Hotel Patrajasa, Kota Semarang pada Kamis (21/12/2023) malam.

Badan publik di lingkungan Pemprov Jateng yang berhasil meraih KIP Award dengan predikat informatif mendapatkan apresiasi dari Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana. “Mudah-mudahan keterbukaan informasi publik ini selalu meningkat dari tahun ke tahun,” ucapnya.

Menurut Nana keterbukaan informasi publik merupakan salah satu poin penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, dan dapat mendorong partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, Ia mendorong seluruh badan publik yang berada di bawah naungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk terbuka.

“Jadi semuanya akan kita lakukan, seluruh OPD, BUMD khususnya yang ada di bawah pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, agar semaunya lebih terbuka, bersikap kooperatif dalam menjawab, dan mengikuti semua tahapan penilaian keterbukaan publik,” kata Nana.

Berita Terkait:  Peringati Hari Santri, Jutaan Peserta Meriahkan Jalan Sehat

Nana menyatakan, untuk mewujudkan pemerintahan yang terbuka, tidak hanya membutuhkan perubahan karakter, mentalitas, dan pola pikir di kalangan birokrasi pemerintah dan badan publik. Tetapi, dibutuhkan pula reformasi sistem dan pola kerja, terutama dengan menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) .

Untuk memastikan prasyarat itu, Pemprov Jateng selalu melakukan monitoring dan evaluasi agar selalu ada keterbukaan informasi publik.

Dikatakan dia, setidaknya ada enam indikator yang harus menjadi perhatian badan publik, meliputi sarana prasarana, kemudian jenis informasi, kualitas informasi, digitalisasi, komitmen organisasi dan pengadaan barang dan jasa.

Artikel ini telah dibaca 0 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Unity Sports Center Resmi Dibuka di Semarang, Hadirkan Akademi Tenis Bertaraf Nasional

23 April 2025 - 16:21 WIB

Sido Muncul Berbagi Santunan untuk 1.000 Dhuafa di Kabupaten Semarang

23 Maret 2025 - 08:20 WIB

Abdul Mu’ti: Tidak Perlu Menunggu 2045, Indonesia Emas Sudah Terwujud Kalau…

11 Maret 2025 - 00:25 WIB

Mengubah Kemacetan di Merak, Butuh Satu Komando

8 Maret 2025 - 21:36 WIB

Pertanyaan ini sering muncul dari para pemudik lintas Merak – Bakauheni karena setiap arus mudik Lebaran, seperti Lebaran 2024 terjadi kemacetan panjang sampai Km 97. Saking frustasinya menghadapi kondisi kemacetan yang selalu terjadi pada saat-saat arus mudik Lebaran. Diharapkan pada Lebaran 2025 ini kemacetan Panjang menuju ke Pelabuhan Merak tersebut dapat terurai, bila semua perencanaan yang ada saat ini dilaksanakan secara konsisten. Menurut Ketua DPP Gapasdap (Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan) Khoiri Soetomo (19 Februari 2025), pada saat penyelenggaraan angkutan lebaran 2024 di lintas Merak – Bakauheni kendali tertinggi operasional di lapangan bukan berada di bawah Kementerian Perhubungan, melainkan dikoordinasikan oleh pihak Kepolisian.

Beri Bantuan Rp 260 Juta, Sido Muncul Adakan Operasi Bibir Sumbing dan Langit-Langit Gratis

25 Februari 2025 - 21:16 WIB

Meniadakan Mudik Gratis Sepeda Motor

23 Februari 2025 - 11:19 WIB

Trending di Ekonomi