SEMARANG, anewsidmedia.com – Menjelang Pemilu 2024 yang akan digelar pada 14 Februari mendatang, banyak konten berisi berita bohong atau hoaks bermunculan di internet, baik melalui media sosial maupun media mainstream. Karena hal ini, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah mendorong kepada Bawaslu di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah dan para awak media untuk mengawasi penyebaran konten hoaks.
Hal itu disampaikan Koordinator Divisi Humas, Data, dan Informasi Bawaslu Jateng Drs Sosiawan MH dalam acara Pembekalan Pengawas Patroli Siber bertajuk “Pencegahan Pelanggaran Kampanye dan Pengawasan Konten Internet” di Hotel Metro Park View, Kota Semarang, Kamis (7/12). Dikatakan Sosiawan, penyebaran hoaks dan ujaran kebencian lewat dunia maya menjadi ancaman terbesar dalam Pemilu 2024.
“Kita harapkan semua punya kesiapsiagaan yang sama untuk bersama-sama mengawal Pemilu 2024. Sekarang ini ancaman yang sangat besar salah satunya penyebaran hoaks dan ujaran kebencian lewat dunia maya,” ujarnya.
Dirinya pun tak menampik bahwa pelanggaran di luar jaringan pun sudah dapat dirasakan. Akan tetapi, pelanggaran di dunia maya tetap harus lebih diwaspadai.
“Karena itu, Bawaslu Jateng memandang penting untuk melakukan upaya pencegahan, meminimalisasi terjadinya pelanggaran di dunia maya terutama di masa kampanye supaya tdk semakin merusak,” lanjutnya.
Lebih lanjut, menurut Sosiawan, adanya penyebaran hoaks dan ujaran kebencian bisa menimbulkan banyak kerugian, di antaranya menurunkan kualitas Pemilu, mengancam demokrasi, menurunkan rasionalitas pemilih, dan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
“Selain hoaks dan ujaran kebencian, kita juga harus waspada dengan pelanggaran semacam politik uang, politisasi SARA, netralitas ASN, TNI POLRI, pejabat fungsional, struktural, aparat desa, dan lain²,” ungkap Sosiawan.
Padahal, sambungnya, Pemilu merupakan sarana demokrasi rakyat dan ekspresi kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpinnya. Karena itu, jangan sampai Pemilu terdegradasi, terdistorsi, dan dirusak oleh hoaks.
“Kewaspadaaan kita semua menjadi sangat penting untuk menjaga agar Pemilu kita berjalan demokratis, damai, dan berintegritas. Artinya ada keadilan, kejujuran, kepastian hukum, keterbukaaan, akuntabilitas publik, sehingga hasil pemilu memiliki legitimasi kuat,” katanya.
