SEMARANG, anewsidmedia.com – Walikota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu mengumpulkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Semarang dan para pimpinan partai peserta Pemilu untuk menyepakati Pemilu 2024 Damai. Kegiatan itu juga sekaligus mensosialisasikan tahapan Pemilu, yakni kampanye yang sudah dimulai Selasa (28/11/2023) agar berjalan dengan kondusif dan aman. Pelaksanaan acara tersebut dilakukan di Ruang Lokakrida Balai Kota Semarang, Senin (27/11).
Dalam kesempatan itu, Mbak Ita sapaan akrabnta mengatakan, pihaknya mengusulkan silaturahmi ini karena besok kampanye sudah dilakukan. Dirinya berharap komitmen untuk tahapan Pemilu ini bisa berjalan dengan damai. “Pemkot Semarang menginisiasi silaturahmi karena persiapan kampanye besok sudah mulai, baik Pilpres, Pemilu Legislatif, dan DPD. Dan tentu kami harapkan semua pihak bisa berkomitmen menjaga Pemilu agar berlangsung damai,” kata Mbak Ita.
Mbak Ita meminta agar semua pihak di jajaran pemerintahan bersama-sama melakukan pendampingan dan pengamanan. Dirinya juga mengingatkan pentingnya netralitas ASN dan TNI-Polri, karena merupakan faktor penting terciptanya Pemilu aman dan damai.
“Seluruh Forkopimda, KPU, Bawaslu, dan komponen dari Forkopimcap sampai lurah, untuk memperhatikan bagaimana melakukan pengamanan dan pendampingan. Baik Kejaksaan, TNI, kepolisian, Gakkumdu, netralitas harus berjalan,” ujarnya.
Ia menambahkan, para aparatur negara tidak boleh secara terbuka mendukung salah satu peserta Pemilu, meskipun itu adalah saudaranya sendiri. Dirinya juga meminta peraturan terkait netralitas ASN yang sudah dikeluarkan agar selalu dijalankan.
“Karena hal-hal kecil mungkin terlewat, dampaknya bisa besar. Contohnya mungkin ASN, ada saudaranya, temannya, atau tetangga mau maju caleg, lalu kita like share medsosnya, atau mungkin hal lain. Ini bisa bisa menjadi kerugian sendiri. Ini yang perlu diperhatikan,” terang dia.
Sementara itu, Ketua KPU Kota Semarang, Henry Casandra Gultom meminta agar para peserta Pemilu bisa saling menghormati setiap prosedur yang berlaku, khususnya saat proses kampanye. Menurutnya, pelanggaran yang nanti dilakukan peserta Pemilu bisa menjadi pemicu terjadinya konflik.
“Di dalam pelaksanaan kampanye harus ada semacam pemberitahuan kepada kepolisian, dan nanti akan ada izin. Sehingga kami mendorong seluruh peserta Pemilu silakan disiapkan adminitrasinya. Dan mereka berkewajiban melaporkan pengelolaan dana kampanye sampai dengan selesai, ada laporan penerima dan pengeluaran dana kampanye,” tandas dia.
