JAKARTA, anewsidmedia.com – Pasangan calon presiden – calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor tiga, Ganjar Pranowo-Mahfud MD menyatakan bahwa sistem “jatah menteri” tak ada dalam kabinetnya jika memenangkan Pilpres 2024.
Dalam acara bincang-bincang yang digelar sebuah stasiun televisi swasta baru-baru ini, Mahfud mulanya ditanya mengenai banyaknya menteri di kabinet Jokowi yang dipenjara karena korupsi.
Mahfud menyatakan, secara politik nantinya pengangkatan menteri tidak boleh memakai sistem politik dagang sapi.
“Karena kan hampir semua orang tahu tuh penyusunan kabinet kan kadang kala jatah-jatahan untuk partai koalisi. Nah, kita sudah berbicara dengan Pak Ganjar, dengan partai koalisi, besok enggak pakai jatah-jatahan lho,” ujar Mahfud.
“Kalau Anda punya, taruhlah jatah menteri, tapi orangnya harus benar kita uji bersama. Jangan orang asal dapat lalu sekadarnya saja diberikan ke pemerintah untuk diangkat menjadi menteri,” ucap dia.
Mahfud mengatakan, dia bersama Ganjar Pranowo akan melakukan rekrutmen menteri dengan sistem zaken kabinet.
Zaken kabinet adalah suatu kabinet yang jajaran menterinya berasal dari kalangan ahli dan bukan representasi dari suatu partai politik tertentu.
“Itu kesepakatan awal. Siapa orangnya? Sekarang belum ada jatahnya. Nanti kalau sudah jadi, baru kita bicara orang. Kita seleksi benar. Itu saja,” kata dia.
Setelah cawapres Mahfud selesai memberi penjelasan, capres Ganjar Pranowo ditanya lebih lanjut apakah zaken kabinet yang akan dibentuk nanti akan mengurangi jatah menteri dari parpol.
Menurut Ganjar, parpol tetap punya hak untuk mengajukan menteri. Hanya saja, menteri yang diajukan nanti harus memenuhi kriteria zaken atau ahli di bidangnya.
“Parpol punya hak untuk mengajukan, tapi dia mesti kualifikasi zaken. Dia mesti expert, dia mesti ahli sehingga bukan orang yang ini mewakili partai saya, tapi ini orang yang punya keahlian di bidang yang akan duduk di kabinet,” kata dia.
Ganjar lantas mengungkapkan, dia dan Mahfud MD sudah melakukan simulasi dengan partai-partai pendukung.
Dalam simulasi itu, kemudian timbul pertanyaan bagaimana seandainya jika nanti tidak bisa mendapatkan menteri yang sesuai kriteria zaken. Ganjar menyebutkan, partai boleh merekomendasikan seseorang yang memang ahli.
“Sehingga, dia bisa merepresentasikan partai itu dan kemudian dia betul-betul orang ahli yang duduk dalam bidangnya,” ucap dia.
