Menu

Mode Gelap

Ekonomi · 26 Okt 2023 14:07 WIB

Sri Mulyani Berikan Kuliah Umum dan Luncurkan Pojok Kemenkeu di Kampus Undip


					Foto: Undip.ac.id Perbesar

Foto: Undip.ac.id

SEMARANG, aNewsi.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan kuliah umum kepada mahasiswa Universitas Diponegoro dan Universitas  Negeri Semarang dengan mengangkat tema “Kebijakan Fiskal di Tengah Konstelasi Ketidakpastian Global”, Senin (23/10) di Gedung Prof. Soedarto, S.H. Tembalang. Selain memberikan kuliah umum, Menkeu juga meluncurkan Pojok Kemenkeu di Kampus Undip.

Mewakili Rektor, Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Undip, Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si menyampaikan masa depan perekonomian global terlihat penuh ketidakpastiaan dan ketidakpastiaan ekonomi global selalu menarik perhatian di dalam dunia bisnis keuangan.

“Ketegangan perdagangan internasional, fluktuasi harga komoditas, perubahan iklim, serta krisis kesehatan yang kita hadapi semuanya menciptakan tantangan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam situasi global seperti ini, penerapan kebijakan fiskal yang bijak menjadi sangat penting. Dengan sumber daya yang terbatas kita harus menjaga keseimbangan antara memenuhi kebutuhan masyarakat, membiayai proyek-proyek pembangunan dan menjaga stabilitas fiskal,” ungkap Prof Suharnomo.

“Semoga kuliah umum ini menjadi wadah yang inspiratif yang memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran penting kebijakan fiskal dalam dunia yang berubah,” lanjutnya.

Berita Terkait:  Pemerintah Kabupaten Magelang Gandeng Tim KKN untuk Mengatasi Anak Tidak Sekolah (ATS) di Desa Kalinegoro

Sementara itu, Sri Mulyani dalam pemaparannya mengungkap adanya tantangan yang harus dihadapi dan kondisi ekonomi global yang sedang tidak baik-baik saja.

Menurutnya krisis selalu menjadi momentum untuk melalukan transformasi perekonomian Indonesia menjadi lebih baik. Krisis menurunkan kapasitas produksi terutama produktivitas. Reformasi pasca-covid-19 mutlak diperlukan untuk mengembalikan potensi ekonomi dari sisi supply: Kualitas SDM, infrastruktur dan reformasi birokrasi/regulasi.

Reformasi fundamental telah dimulai UU Cipta Kerja, pembangunan infrastruktur harus berlanjut, dan pembangungan kualitas SDM (perlindungan sosial (perlinsos), kesehatan dan pendidikan) diperkuat untuk meningkatkan produktivitas.

Ia menjelaskan mengenai countercyclical, dimana pemerintah menambah belanja (ekspansi) dan/atau menurunkan tarif pajak/DTP ketika krisis (resesi) untuk stimulasi agregate demand dan mencegah penggunaan sumber daya ekonomi yang kurang optimal (underemploying) dan sebaliknya mengurangi belanja (kontraksi) dan/atau menaikkan tarif pajak untuk cool off dalam rangka menghindari over heating perekonomian. Pro cyclical, pemerintah mengurangi belanja (kontraksi) ketika perekonomian lesu (krisis) dan sebaliknya akan melakukan menambah belanja (ekspansi) ketika terjadi booming.

Berita Terkait:  Pemungutan Suara Pemira KAWAN 2023 Undip Dilaksanakan Offline

Menkeu juga menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur dalam mendukung produktivitas. “Manusia adalah kunci, dan didukung oleh infrastruktur yang memadai.  Infrastruktur adalah bagian untuk meningkatkan productivity,” terangnya. Dikutip dari Undip.ac.id

“Mahasiswa harus kritis, kristis yang punya etika, dan kritis yang ditopang oleh keilmuan dan kemampuan untuk mencari tahu. Paham untuk membandingkan dan kemudian kita bisa berbicara mengenai bagaimana Indonesia kita jaga bersama,” pungkas Sri Mulyani.

Artikel ini telah dibaca 0 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Unity Sports Center Resmi Dibuka di Semarang, Hadirkan Akademi Tenis Bertaraf Nasional

23 April 2025 - 16:21 WIB

Sido Muncul Berbagi Santunan untuk 1.000 Dhuafa di Kabupaten Semarang

23 Maret 2025 - 08:20 WIB

Abdul Mu’ti: Tidak Perlu Menunggu 2045, Indonesia Emas Sudah Terwujud Kalau…

11 Maret 2025 - 00:25 WIB

Mengubah Kemacetan di Merak, Butuh Satu Komando

8 Maret 2025 - 21:36 WIB

Pertanyaan ini sering muncul dari para pemudik lintas Merak – Bakauheni karena setiap arus mudik Lebaran, seperti Lebaran 2024 terjadi kemacetan panjang sampai Km 97. Saking frustasinya menghadapi kondisi kemacetan yang selalu terjadi pada saat-saat arus mudik Lebaran. Diharapkan pada Lebaran 2025 ini kemacetan Panjang menuju ke Pelabuhan Merak tersebut dapat terurai, bila semua perencanaan yang ada saat ini dilaksanakan secara konsisten. Menurut Ketua DPP Gapasdap (Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan) Khoiri Soetomo (19 Februari 2025), pada saat penyelenggaraan angkutan lebaran 2024 di lintas Merak – Bakauheni kendali tertinggi operasional di lapangan bukan berada di bawah Kementerian Perhubungan, melainkan dikoordinasikan oleh pihak Kepolisian.

Pemberantasan Truk Odol dan Pengemudi Tidak Terdidik

28 Februari 2025 - 17:34 WIB

Dikdasmen PWM Sulawesi Selatan Jadi Tuan Rumah OlympicAD VIII Tahun 2026

28 Februari 2025 - 17:28 WIB

Trending di Pendidikan